“Saya paham, hitungan mereka mungkin logis. Misalnya, jika setiap ASN dipotong Rp 50 ribu per bulan, maka akan ada pemasukan signifikan. Tapi kita tidak bisa mengorbankan hak ASN hanya demi mengejar angka PAD. Ini bukan soal matematika semata, tapi soal keadilan dan kepatuhan terhadap sistem,” ujarnya.
Rizal menekankan bahwa solusi peningkatan PAD, khususnya dari sektor retribusi parkir, harus dicari melalui pendekatan yang lebih kreatif dan partisipatif. Ia menyarankan agar pemerintah kota memperkuat sistem digitalisasi parkir, memperbaiki manajemen retribusi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi secara sukarela.
“Kita bisa buat sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Misalnya, dengan digitalisasi parkir, kita bisa tahu berapa potensi yang bisa digali. Jangan sampai kita ambil jalan pintas yang justru menimbulkan masalah baru,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate, Faisal Badaruddin, memberikan klarifikasi bahwa wacana yang berkembang bukanlah pemotongan gaji secara langsung, melainkan pemotongan pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Skemanya, ASN akan diberikan stiker retribusi tahunan yang menunjukkan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap retribusi parkir.
Komentar