Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat sebesar 29 persen bagi Kabupaten Halmahera Selatan jelas bukan angka kecil. Dampak kebijakan ini sangat terasa terhadap ruang fiskal daerah, terutama dalam mengelola belanja publik dan program pembangunan tahun anggaran 2026. Namun, di tengah tekanan fiskal yang tidak ringan ini, muncul sikap tegas dan menenangkan dari Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba: hak-hak aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak akan dipangkas.
Pernyataan Bassam Kasuba bukan sekadar retorika politik, tetapi bentuk tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap fondasi birokrasi yang menjadi tulang punggung pelayanan publik. Dalam situasi ekonomi yang menantang, menjaga kesejahteraan ASN dan PPPK berarti menjaga stabilitas pemerintahan itu sendiri. Pegawai yang tenang dan terjamin haknya akan bekerja dengan penuh dedikasi, sementara keresahan di internal birokrasi justru bisa memicu penurunan produktivitas dan melemahkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Komentar