Subjudul: RAPBD 2026 Abaikan Pembangunan Sekolah dan Ruang Kelas Baru di Tengah 5.700 Siswa Tak Tertampung
—
MALUKU UTARA—Di tengah gencarnya wacana “revolusi digital” di dunia pendidikan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara justru menunjukkan arah kebijakan yang janggal. Alih-alih menambah ruang belajar dan membangun sekolah menengah baru untuk menampung ribuan lulusan SMP setiap tahun, RAPBD 2026 justru memprioritaskan belanja alat digital dan perangkat teknologi senilai lebih dari Rp27,8 miliar, tanpa satu pun anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) maupun unit sekolah baru (USB).
Data Dapodik dan BPS (2023–2024) menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 19.200 siswa SMP yang lulus, sementara daya tampung SMA/SMK negeri di Maluku Utara hanya sekitar 13.500 kursi. Artinya, sedikitnya 5.700 siswa setiap tahun tidak tertampung dalam sistem pendidikan menengah negeri.
Rasio siswa per kelas pun sudah jauh dari ideal: rata-rata 45–50 siswa per ruang kelas, dengan konsentrasi terparah di Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kepulauan Sula — tiga wilayah yang ironisnya justru tidak memperoleh alokasi untuk pembangunan sekolah baru.
—
Ketimpangan Data dan Kebijakan
Dalam Lampiran III RAPBD 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara hanya menganggarkan Rp9,2 miliar (24,4%) untuk rehabilitasi sekolah, sedangkan Rp27,83 miliar (73,7%) diarahkan untuk pengadaan peralatan dan mesin, mayoritas berupa perangkat digital, learning management system (LMS), serta konten pembelajaran berbasis daring.
Padahal, dua subkegiatan krusial -1.01.02.1.01.0001 (Pembangunan Unit Sekolah Baru) dan 1.01.02.1.01.0002 (Pembangunan Ruang Kelas Baru) masing-masing bernilai 0 rupiah.
Dengan kata lain, di tengah krisis kapasitas ruang belajar, kebijakan anggaran pendidikan Maluku Utara justru “meninggalkan ruang kelas untuk membeli layar.”
—
Komentar