“Beasiswa mahasiswa saja kecil, tapi eksposenya di media sosial setinggi langit. UKT mahasiswa paling kecil itu tiga juta per semester, tapi yang diberikan hanya satu setengah juta. Lalu sisanya siapa yang tanggung? Masa perusahaan pribadi gubernur yang menutupinya?” sindir Saiful.
Akademisu ini juga menyoroti bahwa bantuan beasiswa tersebut diberikan secara terbatas dan tidak merata antar kampus. Hal itu menimbulkan kecemburuan dan konflik di kalangan pimpinan perguruan tinggi di Maluku Utara.
“Itu pun hanya secuil untuk setiap kampus. Tapi publikasinya besar sekali. Banyak pimpinan perguruan tinggi yang sudah menyampaikan kekecewaan. Jadi seharusnya Gubernur mendengar mereka, bukan hanya orang-orang tertentu,” ujar Saiful.
Akademisi Universitas Khairun itu menilai, Gubernur Sherly seharusnya membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan para pemangku kepentingan pendidikan — mulai dari Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga wakil rakyat di Komisi Pendidikan DPRD.
“Seharusnya Gubernur mewajibkan forum dialog antara guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, dan DPRD. Tapi yang terjadi, aspirasi mereka tidak pernah didengar. Padahal pendidikan ini soal masa depan anak-anak Maluku Utara, bukan proyek pencitraan,” tegasnya.
Dr. Saiful menutup kritiknya dengan peringatan bahwa pembangunan pendidikan tidak boleh dikendalikan oleh logika politik jangka pendek. Kebijakan yang baik, katanya, bukan yang viral di media sosial, melainkan yang menjawab kebutuhan nyata para guru dan siswa.
Komentar