Is Suaib menutup pernyataannya dengan nada reflektif:
“Jangan kita bicara sekolah digital kalau atap bangku sekolah saja masih rusak dan atapnya bocor. Bicara kualitas itu banyak faktor. Pendidikan gratis itu bagus, tapi harus juga berkualitas. Dan kualitas tidak mungkin lahir dari sekolah yang rusak.”
Sikap politik ketua DPW PKS Provinsi Maluku utara ini menandai munculnya kritik serius terhadap arah kebijakan pendidikan Pemprov Maluku Utara yang dinilai lebih menonjolkan citra modernisasi dibanding pemecahan persoalan mendasar di lapangan. Bagi PKS Malut, pembangunan pendidikan sejati dimulai dari membangun ruang belajar yang manusiawi terlebih dahulu bukan dari menjejalkan teknologi pada sistem yang belum siap.
”saya kira demikian”tutup Hi.Is Suaib, Ketua DPW PKS Malut sekaligus ketua fraksi PKS DPRD Malut.
Tangapan Pemprov: Digitalisasi sebagai Strategi Modernisasi
Menanggapi kritik ini, sumber internal di Pemprov mengungjapkan bahwa Gubernur Sherly Tjoanda menyatakan bahwa digitalisasi pendidikan merupakan bagian dari strategi lebih luas yaitu pemerataan konektivitas dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan publik.
Komentar