oleh

Pengamat Minta Kejati Malut Gelar Pencegahan Korupsi di RAPBD Malut 2026.

-HEADLINE-1348 Dilihat

Mantan tenaga ahli pimpinan DPR RI ini menekankan bahwa perlu perencanaan yang terukur baik kinerja maupun progres dari semua program

“Dalam perencaan itu di perlukan indikator yang terukur baik kinerja maupun progress dari semua program yang ada, Terutama tertib administrasi. Yang menjadi masalah selama ini ada kelengkapan administrasi, biasanya terlalaikan”tekan dia.

Baca Juga  IPM Maluku Utara Naik Tipis, Ekonom UMMU Kritik Arah Belanja Rp3,5 Triliun APBD 2025

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *