Publik Menilai: Antara Promosi dan Pencitraan
Meski Diskominfo menegaskan program tersebut murni komunikasi publik, reaksi masyarakat tetap keras.Banyak yang menilai tayangan di TV nasional bukan prioritas di tengah keterbatasan fiskal, apalagi setelah TKD Malut dipangkas Rp707 miliar oleh Kementerian Keuangan.
”Jika kita baca dari rentetan aksi-aksi Gubernur Sherly yang masiv di media sosial, maka patut dicurigai program tampik di televisi adalah puncak dari proyek politis pencitraan”tukas sumber of derecord media ini.
Pengamat menilai, penggunaan dana APBD untuk program televisi kepala daerah seharusnya memiliki urgensi dan dampak langsung bagi masyarakat.
Tanpa transparansi dan akuntabilitas, langkah seperti ini mudah dinilai sebagai pencitraan politik dengan uang rakyat.
—
Kritik Kritis: Hukum Etika Anggaran
Mualim Arbi menilai, fonomena ini memperlihatkan lemahnya etika fiskal di tingkat daerah. Di tengah tekanan ekonomi dan penghematan nasional, publik berharap kepala daerah mampu membedakan antara kebutuhan komunikasi publik dan pencitraan personal.
Kebijakan publikasi kinerja memang penting, namun bukan dengan mengorbankan rasa keadilan fiskal dan empati sosial.Sebab, setiap rupiah dalam APBD bukan milik pejabat, melainkan amanah publik yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan, bukan tayangan 30 menit di televisi nasional.
”Ya saya kira demikian”tutup Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktvis atau TPUA ini.***
Komentar