Rizal Marsaoly memahami betul bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak boleh berhenti pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Di tangan birokrat yang visioner, perencanaan harus menjadi alat negosiasi strategis antara daerah dan pusat. Itulah yang ia bawa ke Jatinangor: bukan sekadar laporan, melainkan argumentasi pembangunan — data yang kuat, kebutuhan yang realistis, dan visi yang selaras dengan arah kebijakan nasional.
Di balik langkah itu, tersirat pemikiran jangka panjang tentang bagaimana daerah seperti Ternate yang memiliki keterbatasan fiskal dan geografis dapat tetap relevan dalam peta pembangunan nasional. Dengan menyodorkan usulan lintas sektor mulai dari infrastruktur, digitalisasi layanan publik, pemberdayaan UMKM, hingga perlindungan sosial, Rizal menunjukkan pemahaman bahwa daya saing daerah harus dibangun secara komprehensif, tidak sektoral.
Lebih dari itu, forum retret yang diikuti 1.104 peserta dari seluruh Indonesia bukan hanya ajang seremonial, tetapi momentum refleksi kolektif bagi birokrasi daerah untuk memperkuat kapasitas dan kolaborasi. Rizal membaca peluang itu dengan cermat: retret bukan sekadar ruang diskusi, melainkan panggung untuk memperjuangkan posisi fiskal daerah di hadapan kementerian.
Sikap ini menunjukkan bahwa Ternate tidak ingin sekadar menjadi penerima kebijakan, melainkan mitra aktif dalam merumuskan arah pembangunan nasional.
Komentar