Tugas mengoreksi ketimpangan ini bukan semata berada di pundak Gubernur. DPRD Maluku Utara sebagai lembaga pengawas anggaran wajib memastikan bahwa setiap pos belanja dalam RAPBD memiliki dasar kebutuhan yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jika fungsi kontrol ini diabaikan, maka RAPBD akan kehilangan makna sebagai instrumen pembangunan, dan berubah menjadi alat pemelihara kemewahan kekuasaan.
Publik juga tidak boleh diam. Desakan transparansi, diskusi kebijakan, hingga kritik terbuka adalah bentuk partisipasi demokratis yang perlu dijaga. Karena hanya dengan tekanan moral dari masyarakat, penyimpangan dalam kebijakan anggaran dapat diminimalisasi.
Penutup: Mengembalikan Rasa Malu dalam Pemerintahan
Ironi antara belanja rumah tangga pejabat dan belanja pertanian bukan hanya soal angka, melainkan soal rasa malu. Rasa malu ketika pejabat hidup nyaman sementara rakyatnya berkeringat di sawah tanpa dukungan memadai. Rasa malu ketika kebijakan publik lebih mencerminkan gaya hidup pejabat ketimbang kepentingan rakyat.
Pemimpin yang baik bukanlah yang menghabiskan anggaran untuk kenyamanan pribadinya, melainkan yang berani hidup sederhana agar rakyatnya bisa hidup lebih layak. Karena di ujungnya, anggaran bukan sekadar angka dalam tabel RAPBD, ia adalah cermin nurani kekuasaan.
Komentar