Menyoal Prioritas dan Moralitas Kebijakan
Kepemimpinan publik seharusnya meneladankan empati, bukan mengabadikan jarak antara istana dan rakyat. Belanja rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur sejatinya hanya satu bagian kecil dari struktur APBD, namun keberadaannya merefleksikan orientasi moral pengelola daerah.
Jika angka Rp22,5 miliar dialokasikan untuk kebutuhan pribadi pejabat, sementara 587 ribu petani hanya mendapat Rp19,8 miliar untuk menopang produktivitas pertanian, maka pertanyaan yang muncul sederhana namun mendasar: untuk siapa sebenarnya APBD disusun?
Pemerintah daerah harus memahami bahwa setiap rupiah uang rakyat bukan milik individu yang berkuasa, melainkan amanah publik yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan keberpihakan. Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, keberanian moral untuk menahan diri dari pemborosan adalah bentuk paling nyata dari kepemimpinan yang beretika.
Pentingnya Koreksi DPRD dan Partisipasi Publik
Komentar