JAKARTA —Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berpotensi menjadi “duri dalam daging”. Menurutnya, Gibran bukan hanya figur muda tanpa kapasitas politik dan administratif yang memadai, tetapi juga sosok yang membawa beban politik dari pemerintahan sebelumnya—yakni pemerintahan ayahnya, Joko Widodo.“Gibran tidak punya kapasitas menjadi wakil presiden. Pendidikan dan pengalaman pemerintahannya masih sangat terbatas. Malah kini muncul dugaan ia tidak tamat SMA,” kata Muslim Arbi dalam keterangan yang dikutip sejumlah media, Kamis (9/10/2025).
Pernyataan itu sontak memantik diskursus luas. Apalagi, isu seputar ijazah Gibran belakangan kembali menjadi topik panas di ruang publik—sebuah polemik yang mirip dengan yang sempat menimpa sang ayah beberapa tahun lalu.
Ketika Prabowo Subianto menerima Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024, banyak kalangan menilai langkah itu sebagai kompromi politik besar. Di satu sisi, Prabowo memperoleh dukungan penuh dari jaringan kekuasaan Jokowi; di sisi lain, ia harus berbagi panggung dengan sosok yang dianggap belum matang secara politik.
Menurut Muslim Arbi, Prabowo kini terikat oleh beban politik yang ia warisi dari Jokowi, terutama dalam menghadapi ekspektasi publik dan kelompok-kelompok kepentingan di sekitar istana lama.
“Gibran ini bukan sekadar wakil presiden. Ia simbol dari perpanjangan kekuasaan Jokowi di era Prabowo. Di situlah masalahnya,” ujar Muslim.
Ia menilai, langkah Prabowo untuk menyeimbangkan pengaruh lama dengan arah kebijakan barunya akan menjadi ujian besar.
“Kalau Prabowo tidak berhati-hati, Gibran bisa menjadi duri dalam daging. Bukan karena niat jahat, tapi karena posisinya yang ambigu—antara loyal kepada presiden atau loyal kepada sang ayah,” imbuhnya.
Isu tentang ijazah SMA Gibran kembali muncul di berbagai platform media sosial. Sejumlah akun aktivis dan pegiat hukum mempertanyakan keaslian dokumen pendidikan Gibran saat ia mendaftar sebagai calon wakil presiden.
Meski belum ada bukti sahih yang menyatakan adanya pelanggaran hukum, keraguan publik kian menguat karena tidak ada klarifikasi langsung yang terbuka dan menyeluruh dari pihak Gibran maupun tim Istana.
Komentar