Ternate – AbduRahim Fabanyo, Direktur Malut Institute mendesak DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar pemberhentian terhadap Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.Sikap Ketua DPW Partai UMAT Provinsi Maluku Utara itu didukung penuh Basri Salama, Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara.
Menurut AbduRahim Fabanyo yang juga ketua DPW Partai UMAT Provinsi Maluku utara ini, Gubernur Sherly telah melanggar sumpah janji untuk melaksanakan Undang-Undang secara murni dan konsekwen.
Abdurahim menjelaskan duduk perkara sikapnya bahwa perusahaan milik Sherly Tjoanda, PT Karya Wijaya, pemilik IUP yang beroperasi di Pulau Gebe, melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah dan pulau-pulau kecil.Pulau Gebe jelas dia merupakan sebuah pulau kecil dengan luas hanya 224 km², olehnya beroperasinya PT.Karya Wijaya telah melanggar Undang-Undang nomor 1 2014 tentang perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil.
“PT.KARYA WIJAYA milik Sherly Tjoanda Gubernur Maluku Utara yang berlokasi di sebuah pulau kecil Gebe yang luasnya 224 KM2. Menurut UU no.1 tahun 2014 atas perubahan UU no 27 tahun 2007 tentang Pesisir dan pulau kecil pada pasal 1 ayat mengatakan bahwa yang di maksud dengan pulau kecil adalah pulau di bawah 2000 KM2 sedangkan geber luasnya hanya 224 KM2”jelas dia.
“Hal nyata bahwa ini adalah pelanggaran terhadap UU. Perlu di ketahui bahwa sumpah gubernur adalah menjalankan UU seluruh lurusnya”tukas dia.
AbduRahim mendesak DPRD Maluku Utara segera mengambil sikap. Opsi paling keras adalah menggunakan mekanisme pemberhentian kepala daerah jika terbukti ada pelanggaran berat.
“Dengan demikian DPRD Maluku Utara harusnya mengambil langkah bahwa Sherly Tjoanda bisa di berhentikan dari Gubernur Maluku Utara”tandas AbduRahim Fabanyo.
Komentar