Permintaan LIRA untuk mencabut izin tambang dan menindak tegas aktor yang diduga bermain mata dengan bisnis ilegal membuka potensi konflik politik dan hukum baru di Maluku Utara. Jika klaim terkait keterlibatan pejabat terbukti, langkah hukum dan administratif perlu segera dijalankan agar kepercayaan publik pulih.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara atau pihak terkait mengenai tuduhan dan tuntutan yang dilayangkan LIRA. Pengawasan publik dan langkah investigasi independen menjadi kunci untuk memastikan apakah indikasi pelanggaran yang disebutkan benar-benar terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.(***)
Komentar