Langkah Pemerintah Kota Ternate melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan optimalisasi delapan area Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK patut diapresiasi. Digitalisasi birokrasi bukan sekadar tren modernisasi, melainkan strategi menutup ruang gelap tempat korupsi biasa bersembunyi.
Namun, semua kebijakan akan percuma jika mental aparatur masih permisif terhadap penyalahgunaan wewenang. Disinilah pentingnya sosialisasi, pendidikan, dan keteladanan pemimpin. ASN harus menjadi garda terdepan, tidak hanya dalam pelayanan publik, tetapi juga dalam memperlihatkan bahwa pemerintahan bersih adalah mungkin diwujudkan.
Kota Ternate tidak boleh membiarkan korupsi menggerogoti sendi-sendi pembangunan. Momentum sosialisasi antikorupsi ini harus dijadikan tonggak untuk memperkuat komitmen kolektif: dari pimpinan hingga staf paling bawah, bahwa melayani rakyat berarti menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Komentar