Ke lima ; Libatkan masyarakat dan perangkat daerah dalam evaluasi: gunakan mekanisme pengaduan publik dan survei kepuasan untuk mengukur perubahan kualitas layanan.
Ke enam ; Integrasikan teknologi informasi: manfaatkan sistem informasi pemerintahan untuk mempercepat layanan administrasi, transparansi anggaran, dan pelaporan kinerja.
Ke tujuh ; Perkuat akuntabilitas: sertakan pelatihan anti-korupsi, audit internal, dan mekanisme reward-punishment untuk memperkuat budaya profesional.
Kesimpulan
Inisiatif Bupati Halmahera Selatan menjalin kerja sama resmi dengan IPDN merupakan langkah strategis dan patut diapresiasi dalam upaya memperkuat birokrasi untuk pelayanan publik yang lebih prima. Potensi peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola pemerintahan terbuka lebar, namun keberhasilan jangka panjang bergantung pada implementasi yang terencana, komitmen anggaran, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang kuat. Bila dijalankan dengan pendekatan adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, model kerja sama ini dapat menjadi contoh reformasi birokrasi daerah yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan kepercayaan warga terhadap pemerintahan lokal.
Dari dapur redaksi, kami ucapkan selamat membaca.
Komentar