Beberapa langkah konkrit perlu segera ditempuh. Pertama, menetapkan peta isu prioritas dan indikator capaian yang jelas sehingga kritik didasarkan pada data dan dampak nyata terhadap masyarakat. Kedua, membangun mekanisme monitoring yang melibatkan publik, misalnya forum musyawarah terbuka, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, dan pemanfaatan laporan warga agar pengawasan lebih responsif dan berakar. Ketiga, meningkatkan kapasitas kader legislatif melalui pelatihan teknis legislasi, anggaran, dan audit sosial sehingga kritik di DPRD bernilai konstruktif dan solutif. Keempat, menjadikan transparansi internal partai sebagai contoh: publik berhak mengetahui program kerja dan hasil pengawasan yang dijalankan oleh fraksi PKS.
Peran Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariah yang baru juga sebaiknya diarahkan untuk memperkuat etika politik dan orientasi publik dalam setiap langkah partai. Penekanan pada penegakan disiplin dan etika harus dibarengi dengan komitmen nyata untuk menolak praktik transaksional yang merugikan kepentingan rakyat.
Akhirnya, Muswil ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk merevitalisasi fungsi check and balance di level daerah. PKS Maluku Utara dituntut untuk tidak hanya menjadi suara kritik, tetapi juga motor solusi yang mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Jika dilaksanakan dengan konsisten, sikap kritis-konstruktif yang ditegaskan kini berpotensi menguatkan demokrasi lokal dan mendorong pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, sebuah tujuan yang seharusnya menjadi prioritas bagi semua pihak di Maluku Utara.
Komentar