“Kebijakan penggunaan Hotel Bella milik Gubernur, kebijakan pergeseran anggaran, kebijakan swakelola proyek-proyek bernilai besar yang terbukti berjalan lambat seperti pembangunan rumah dinas Gubernur yang lagi disoal DPRD sangat lamban,” kata Said. Menurutnya, aspek-aspek tersebut penting disorot dalam survei sebagai bahan pembelajaran untuk membangun pemerintahan daerah yang profesional dan bebas KKN.
LIRA berharap KPK dan masyarakat Maluku Utara memastikan survei integritas menyasar praktik-praktik yang disebutkan tersebut. “Membangun Pemda Malut yang good governance itu tuntutan mendesak demi mewujudkan pemerintahan yang mensejahterakan rakyat, survei integritas KPK adalah momentumnya,” tandas Said, seraya menambahkan bahwa perubahan harus dimulai dari pucuk pimpinan.
KPK sebelumnya hanya mengumumkan jadwal dan tujuan umum survei integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di daerah.
Komentar