oleh

Tajuk Redaksi PU : Sofifi Ditinggalkan, Tidore Dilupakan, Ketika Negara Hanya Mengingat Maluku Utara Saat Butuh Tambang

-Editorial-915 Dilihat

Satu dekade lebih sejak ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara, Sofifi masih tak kunjung menjadi kota. Alih-alih menjadi pusat pemerintahan yang hidup, Sofifi tetap berjalan tertatih dengan infrastruktur terbatas dan status administratif yang menggantung.

Kini, harapan masyarakat Maluku Utara untuk menjadikan Sofifi sebagai daerah otonomi baru (DOB) kembali pupus setelah pernyataan tegas dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: pemekaran tidak akan terjadi dalam waktu dekat, dengan alasan klasik: “tidak ada anggaran.”

Baca Juga  TAJUK EDITORIAL—Ternate: Titik Balik Sanitasi untuk Semua Pulau

Sayangnya, narasi semacam ini sudah terlalu akrab di telinga masyarakat kawasan timur Indonesia.Ironi ini terasa menyakitkan ketika dibandingkan dengan realitas bahwa Maluku Utara adalah salah satu daerah penyumbang kekayaan negara paling besar lewat sumber daya alamnya. Pulau Obi, Halmahera, dan tambang emas Gosowong hanyalah beberapa nama yang menjelaskan betapa massifnya eksploitasi SDA Maluku Utara untuk menopang kepentingan nasional. Tapi ketika berbicara soal keadilan fiskal dan pembangunan yang setara, jawabannya adalah penundaan dan pembatasan.

Baca Juga  Tajuk: Menjemput Masa Depan Saruma — Sinergi Pemda Halsel dan STAIA Al‑Hikmah sebagai Investasi SDM

Pernyataan Menteri Tito yang menyebut tidak perlunya Sofifi menjadi kota agar bisa menjalankan fungsi pusat pemerintahan, mengingatkan kita bahwa ada jarak antara konsep keadilan pembangunan dalam UUD 1945 dengan realitas birokrasi yang dijalankan pemerintah pusat.

Mengapa begitu sulit memberikan status kotamadya pada Sofifi, yang sudah puluhan tahun menyandang status sebagai ibu kota provinsi? Adakah ibu kota provinsi lain di Indonesia yang dibiarkan ‘menginap’ dalam ketiadaan seperti ini?

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

  1. Klau berbicara soal infrastruktur,,,Dimana pemerintahan propinsi dngan iklas untuk beraktifitas 100 persen di Sofifi,,,,dri priode taib – almarhum Gani kasuba,,,apakh pusat pemerintahan berjalan spenuhnya di Sofifi kan tidak,,,bahkan gubernur skrng Mash ada kegiatan² pemerintah masih sering di kota Ternate,,,untuk mnghrpkn Pemkot Tidore untuk memngun Sofifi spenuhnya maka alangkah baiknya,,,ibu kota provinsi di pindhkn,,,,,,,jikalau smua pusat pemerintahan bjln dngan baik di Sofifi maka di barengi dngan pertumbuhan ekonomi kemajuan,,,,,dlm hal2 lainya,,,,,mungkin itu pendapat sy sbgai orng awam,,,,