PKS punya peran signifikan, karena menjadi partai pemenang di DKI. Setelah sukses antarkan Anies Baswedan di pilgub 2017, PKS mengusung lagi Anies ke istana. Nasib belum berpihak. Banyak yang harus dievaluasi terkait dengan instrumen kemenangan. Pelajarannya: “kemenangan tidak ditentukan oleh integritas dan kapasitas”. Dua hal ini tidak cukup. Kunci kemenangan ada di strategi. Dengan sistem demokrasu, logistik merupakan salah satu bagian penting dari strategi itu.
Kini, DKI dipimpin oleh kader PDIP. Gubernur dan wakilnya. Keduanya paket PDIP. Tahun 2017-2022 PDIP menjadi pemenang pemilu, tapi Gubernur dipimpin oleh calon PKS dan Gerindra yaitu Anies Baswedan. Saat ini yang terjadi sebaliknya: pemenangnya PKS, tapi gubernurnya dari PDIP. Begitulah politik, tidak ada yang linier. Pilkada dan pileg punya hukum politiknya sendiri.
Ketika ketua DPRD DKI dipimpin oleh Prasetyo Edi Marsudi, seorang kader PDIP, suasana oposition terasa sekali. Sebagai gubernur, Anies begitu kerepotan menghadapi kritik dan serangan konsisten, serta berbagai manuver dari kader PDIP di DKI. Termasuk rencana Anies menjual saham bir, juga terganjal oleh ketua DPRD. Begitu juga ketika Anies mengupayakan wagub pengganti Sandiaga Uno dari kader PKS, juga terganjal dan gagal. Belum lagi duet PDIP dan PSI, semakin menyulitkan Anies dalam merealisasikan program-programnya. Ingat bagaimana manuver PSI terhadap ajang Formula E di Ancol? Anda pasti tidak lupa. Bagaimana pula dengan pembangunan JIS (Jakarta International Studion). Bukan dinamika yang datang, tapi badai yang menghadang.
Saat ini, PKS nampaknya tampil beda. Sebagai juara dan pemegang kursi ketua DPRD DKI, sikap politik PKS terlihat lebih rasional. PKS memilih untuk memberi dukungan penuh terhadap pembangunan DKI yang dinahkodai oleh kader PDIP. PKS memilih untuk membangun hubungan yang lebih harmonis dan produktif. Suasana politik Ibu Kota DKI saat ini sangat kondusif. Ini bertolakbelakang dengan situasi 2017-2022.
Komentar