Tentu tidak ada yang salah dengan seorang Gubernur yang memiliki diskresi menentukan dimana tempat ia melakoni kegiatan. Tapi dalam konteks perintah Wakil Gubernur yang baru saja melarang OPD keluar dari Sofifi, kontras ini menjadi sangat mencolok.
Teladan Itu Dimulai dari Atas
Masalahnya bukan pada kegiatan di luar daerah itu sendiri. Masalahnya adalah pada pesan moral yang tidak selaras antara perintah dan tindakan.Saat bawahan dilarang, tetapi atasan leluasa, muncullah ketimpangan yang menggerus kepercayaan.
Bagaimana mungkin simbolisasi Sofifi sebagai pusat pemerintahan bisa ditegakkan, bila justru sang kepala pemerintahan lebih sering menjadikan daerah lain sebagai panggung utama? Bukankah seharusnya contoh dimulai dari atas, dari Gubernur sendiri?
Jika Ingin Sofifi Hidup, Jangan Cuma Melarang
Membangun Sofifi sebagai ibukota pemerintahan bukan hanya soal memindahkan rapat dan kegiatan ke sana. Ia butuh komitmen menyeluruh, dari seluruh lapisan pemerintahan.Artinya, jika OPD diminta patuh, maka Gubernur juga harus menyusun agenda yang konsisten berada di Sofifi, minimal dalam urusan-urusan pokok pemerintahan.
Jangan sampai kebijakan ini sekadar menjadi “aturan satu arah”, di mana pejabat tinggi bebas mengatur orang lain tanpa memberi contoh nyata.Antara Keteladanan dan Konsistensi.
Komentar