”DPRD malut diminta untuk lebih kritis dan objektif terhadap pola kepemimpinan gubernur yang diduga meremehkan eksistensi DPRD sebagai mitra strategis dalam penyesuaian dan atau pergesaran anggaran”tandasnya.
Ditekankan nya pula bahwa DPRD harus kritis terhadap sikap Gubernur yang tidak konsisten antara retorika dan pencitraan yang tidak berbanding lurus dengan perbuatan.
“DPRD malut diminta kritis terhadap sikap ambevalensi gubernur malut yang disatu sisi bermain retorika dan pencitraan tetapi pada saat yang sama berbeda antara kata dan perbuatan”papar dia.
Selain soal hak interplasi, Transparansi Malut dalam siaran persnya juga merespon pernyataan gubernur Sherly yang mengumbar pernyataan akan berkolaborasi dengan semua elemen dan institusi untuk meuwujudkan pemerintahan yang kolaboratif, transparan dan akuntabel.Yusman juga mendesak DPRD mempertanyakan komitmen Gubernur ini agar tidak sekedar janji surga telinga semata.
Yusman mendesak DPRD agar menagih janji Gubernur Sherly Tjoanda yang bakal membangun kolaborasi, transparansi dan akuntabilitas daam penyelenggaraan pemerintahan.
Komentar