Berdasarkan kajian konstitusi Dapur Redaksi, Eksekutif tidak dapat melakukan pergeseran anggaran secara sepihak terhadap APBD yang telah disahkan bersama DPRD. APBD adalah dokumen anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif, dan setiap perubahan atau pergeseran anggaran harus melalui proses yang sama dengan proses penyusunan APBD awal.
Proses Pergeseran Anggaran harus melalui tahapan, Pertama, Pengajuan proposal : Eksekutif harus mengajukan proposal pergeseran anggaran kepada DPRD.
Ke dua, Pembahasan : DPRD akan membahas proposal pergeseran anggaran dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dan prioritas anggaran.
Ke tiga, Persetujuan : Jika DPRD menyetujui proposal pergeseran anggaran, maka eksekutif dapat melakukan perubahan anggaran sesuai dengan kesepakatan.
Pemprov harus memahami bahwa Keterlibatan DPRD dalam perubahan atau pergeseran anggaran APBD itu sistimatis, sangat penting dan strategis guna memastikan bahwa Pertama, Pengawasan : DPRD memiliki peran pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan dapat meminta klarifikasi atau penjelasan dari eksekutif terkait dengan pergeseran anggaran.
Ke dua, Persetujuan : DPRD harus memberikan persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang diajukan oleh eksekutif.
Dengan demikian maka, dalam melakukan pergeseran anggaran, eksekutif harus mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa perubahan anggaran tidak mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Sanksi Hukum Menanti Pemerintahan Sherly-Sarbin.
Jika kebijakan pergeseran anggaran oleh Sherly-Sarbin itu tidak batalkan dan terus berlangsung maka potensi sanksi hukum baik saksi adimistratif sampai pidana menanti Gubernur dan Wakil Gubernur.
Sanksi hukum bagi eksekutif yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut.
Berikut beberapa kemungkinan sanksi hukum yang dapat diterapkan:
Komentar