Faktanya, perusahan tambang nickel milik Gubernur Sherly Tjoanda yakni PT.Karya Wijaya juga terlibat dalam perusakan tanaman milik petani.PT.Karya Wijaya menebas ribuan tanaman pala milik petani di kecamatan pulau Gebe.Ironisnya tanpa tawaran imbal ganti rugi yang panta dimata petani.
”Suksesnya dimana, perusahannya sendiri menebang pala milik petani”ketus Muslim Arbi.
Persoalan lain yang tak kalah mencuat adalah soal reformasi tata kelola birokrasi yang morotaikrasi, kebijakan swakelola, pergeseran anggaran sepihak dan Sherly-Sarbin masih dinilai pongah atas penderitaan Masyarakat adat Sangadji Maba dan Warga di 3 kelurahan di Kota Ternate yang bersengketa tanah dengan Polda Malut.
Okelah, Sherly-Sarbin mungkin saja sukses pada beberapa sektor tetapi tidak mencerminkan sukses yang seutuhnya.
Akademisi Unkhair Amran Husen justru menilai Sherly-Sarbin masih salah kaprah menerjemahkan fungsinya.
Menurutnya ukuran sukses kinerja program 100 hari kerja harus dilihat pada bagaimana Sherly-Sarbin fokus pada tupoksinya sebagai pimpinan Pemrov Malut seperti memecahkan persoalan Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku utara bukan sebaliknya sibuk menyasar fungsi Pemda Kabupaten dan Kota.
“Sebenarnya ukuran kinerja serly sarbin 1 saja jika berhasil memecahkan sofifi jadi ibu kota Provinsi maut secara definitif Jika tdk/tidak maka 5 thn/tahun ini dianggap gagal. Kan mereka bekerja tdk/tidak utk/untuk kabupaten kota tapi utk/untuk provinsi dan wilayah kerja mereka yg/yang di provinsi di kab./ kota itu sifatnya koordinasi saja yg/yang kerja bupati/ walikota bukan Serly/ Sarbin”ujar Anwar Husein yang dikutip di WAG Warta Ekonomi.
Lihat saja soal UHC, Sherly Koar-koar sukses wujudkan UHC padahal program ini produk Pemda kabupaten dan Kota, Sherly yang hanya merangkum informasi dalam bentuk laporan saja diklaim sebagai keberhasilannya.
Sukses Sherly-Sarbin
Namun Sherly bak bersair dalam narasi sukses nan berliku menggambarkan ia dan Sarbin Sehe adalah pemimpin yang berkorban demi kemaslahatan rakyat.
“Sejak hari pertama, saya terbang ke Jakarta, mengetuk pintu kementerian satu per satu. Hasilnya konkret, mempercepat implementasi usulan pemda untuk rumah sakit baru di Pulau Taliabu dan Halmahera Timur dan mengajak Menkes melihat langsung kondisi Fasyankes di dua daerah itu, sekaligus meletakkan batu pemula RSUD,” ujar Sherly.
Dengan BPJS, pihaknya menandatangani UHC Prioritas secara parsial mulai 1 Juni dan efektif 10 Juni. Cukup dengan NIK, warga Maluku Utara dapat berobat di rumah sakit mana saja di Indonesia.
Komentar