Dia menyatakan, sikap partai besutan Megawati Soekarnoputri itu berlandaskan pada kepentingan rakyat.Asrul menjelaskan, sikap PDI P melalui fraksinya di DPRD Malut mendorong pansus dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan guna mencegah penyalahgunaan jabatan.
“Pada prinsipnya demi kepentingan rakyat maka fraksi wajib melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Ini untuk mencegah terjadinya KKN dan penyalahgunaan jabatan dalam menjalankan pemerintahan”ujar dia menjelaskan latar belakang sikap partainya.
Sebelumnya, Basri Salamah mengungkapkan sejumlah masalah terkait kebijakan Gubernur Sherly Tjoanda hingga memicu ide pembentukan Pansus ini.
”Banyak masalah yang di lakukan oleh sherly. Antaranya Soal haji, Renovasi kediaman Gubernur yang sangat besar anggarannya hampir sama dengan bangun baru, Soal kebohongan pengangkatan Abjan Sofyan bahkan abjan sofyan sudah sering ikut dalam rapat gubernur dan OPD, Soal konflik interes dengan memanfaatkan kekuasaannya Dengan memperbanyak kegiatan pemerintahan di hotel Bela dan Soal pencairan DBH yang tidak adil dan banyak lagi”ujar dia merinci dosa-dosa kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda yang menjadi alasan pihaknya menghimpun koalisi pansus hak angket.
Komentar