JAKARTA—Kebijakan Sherly Tjoanda, Gubernur Malut memusatkan sejumlah kegiatannya di hotel Bella miliknya kembali menuai kritik elemen masyarakat.M.Reza Sadik, Ketua PB.FORMALUT meminta komisi anti rasuah atau KPK mengawasi ketat kinerja Gubernur Malut itu tidak sampai menyalahgunakan kewenangannya.Reza menyatakan, tindakan seorang kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Maluku Utara, yang menggunakan hotel miliknya sendiri sebagai tempat pelaksanaan kegiatan resmi pemerintahan, seperti Musrenbang RKPD, menimbulkan tanda tanya besar terkait etika dan integritas kepemimpinan publik.
“Penggunaan hotel pribadi dalam kegiatan pemerintahan bukan hanya menimbulkan kesan buruk di mata publik, tetapi juga membuka ruang bagi praktik konflik kepentingan” ujar dia tegas.
Menurutnya “Dalam prinsip good governance, seorang pejabat publik semestinya menjaga jarak yang tegas antara urusan bisnis pribadi dan kewenangan publik yang diemban. Ketika seorang gubernur “memaksakan” penggunaan fasilitas pribadi dalam agenda pemerintahan, maka ada kesan bahwa kekuasaan digunakan untuk keuntungan pribadi”tandas dia.
Komentar