PIKIRAN UMMAT.Com—Ternate||PW.Muhammadiyah Provinsi Maluku utara akhirnya merespons polemik publik tentang kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Bupati Hal-Sel Usman Sidik.
Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah membentuk Tim Investigasi untuk mengungkap fakta kasus dugaan ijazah palsu yang ikut menyeret nama baik Muhammadiyah itu.
Namun baru dibentuk, Tim Investigasi yang terhitung seumur jam itu justru telah menuai beragam tanggapan kritis.
Tim investigasi diragukan karena faktor emosional anak kampung, kredibilitas tim sampai bagaimana mekanisme dan kode etik sebagai panduan tehnis dan moral Tim Investigasi ini bisa bekerja secara profesional, netral dan objektif.
Wajar ! Karena kasus ini menyita perhatian kritis luas publik terkait dunia pendidikan yang tercoreng, walkhususan nama baik Muhammadiyah sebagai perserikatan Islam Indonesia terbesar di dunia.
Bagi publik, terlampau mahal jika tim yang dibentuk bekerja asal-asalan karena getahnya bagi dunia pendidikan, Muhammadiyah dan nama baik Bupati Hal-Sel, pemerintahan daerah hal-sel serta masyarakat se Kabupaten Halmahera Selatan sangat melekat buruk.
Bagi dunia pendidikan, isu ijazah palsu adalah tamparan keras terhadap upaya keras pemerintah dan semua komponen strategis dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan.Bagaiamana dunia pendidikan bisa dipercaya berkualitas jika isu ijazah palsu bersileweran di publik.
Bagi Muhammadiyah, sudah pasti issu ijazah palsu terhadap ijazah yang diproduk lembaga pendidikan dibawah naungan organisasi Muhammadiyah yang terkenal termaju dalam pendidikan itu diselesaikan diatas keraguan publik adalah bentuk lain tamparan yang pedih.
Bagi Bupati Hal-Sel Usman Sidik, betapa isu ijazah palsu yang menyeretnya adalah aib yang tak terhingga.
Bagi pemerintahan daerah Halmahera selatan, isu skandal ijazah palsu yang menyeret Bupati Hal-Sel Usman Sidik adalah ancaman bagi integritas dan kredibilitas pemerintahan daerah.Bagaimana mungkin seorang Bupati yang memegang kendali penuh pemerintahan dalam mengelola anggaran triliunan rupiah, mengelola birokrasi pemerintahan dan memimpin rakyat hal-sel didera isu yang terkait langsung keabsahan tidaknya sebagai Bupati ?
Sedangkan bagi rakyat hal-sel, apalah artinya gelar pemimpin tertinggi jika ijazahnya saja diragukan ? Harga diri ratusan ribu rakyat hal-sel terusik karenanya.
Komentar