Sedemikian maka dalam sistim Demokrasi, agar kekuasan Presiden tidak obsolut dan otoriter, maka dikenal dengan sistim separation of power atau pembagian dan pembatasan kekuasaan yakni meliputi kekuasaan eksekutiv, kekuasaan legislativ dan kekuasaan judikativ. Ketiga lembaga suprastruktur ketatanegaraan ini menjalankan fungsi konstituisonal secara merdeka dan tanpa bisa saling menginterfensi.
Namun dalam banyak praktek, Presiden juga potensial menguasai lembaga suprastruktur ini.Issu presiden menguasai MK, KPK,DPR dan MPR setidaknya menyiratkan hal itu, betapa kekuasan Presiden dalam sistim presidensil amat sangat power full setidaknya dalam mempengaruhi kekuasan lembaga suprastruktur ketatanegaraan ini.
Oleh karena itu, Kekuasaan Presiden harus dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus medeligitimasi potensi otoritarian.
Kesimpulan.
Begitu besarnya kekuasaan Presiden jokowi dalam sistim kekuasaan Indonesia yang Presidensil, maka cawe-cawe alias campur tangan Presiden Jokowi dalam pilpres mengundang sikap kritisme semua komponen bangsa baik pakar dan partai politik koalisi Pemerintahan Jokowi sendiri.
Kritisme itu tidak saja dalam konteks kepentingan jangka pendek mewujudkan penyelenggaraan pilpres 2024 yang luber dan jurdil sesuai azas penyelenggaraan pemilu dan Pilpres namun lebih jauh membangun masa depan demokrasi Indonesia yang diharapkan yakni kedaulatan rakyat.Campur tangan Presiden melahirkan presden buruk demokrasi Indonesia dimasa depan yang potensial melahirkan otoritarisme.Jokowi jika dibiarkan akan melahirkan legacy buruk bagi kelangsungan dan masa depan demokrasi.
Presiden jika dibiarkan, potensial memobilisasi segenap recources negara untuk memuluskan cawe-cawe pilpres nya untuk mempengaruhi proses dan hasil pilpres sesuai keinginanya. Pelibatan tak langsung suprastruktur dan secara langsung pada struktur atau aparat baik hukum, pertahanan, keamanan, Inteljen dan kebijakan fiskal dalam politik sama artinya menyemai kembali kekuasaan ororitarisme di Indonesia (sejarah kekuasaan Orde baru).
Sangat elegan, jika Presiden Jokowi bersikap negarawan seperti pendahulunya, Presiden BJ.Habibie, Gus Dur dan SBY serta termasuk Presiden Megawati yang diam tanpa cawe-cawe dalam urusan siapa penerusnya.Presiden Jokowi akan meninggalkan legacy yang manis untuk masa depan demokrasi indonesia.
Seiring hari kebangkitan nasional Indonesia yang jatuh pada tanggal 2O Mei 2023, Ayo kita bangkit !
Ngidi, 20 Mei 2023.!
Komentar