Rumag Megawati, Jokowi, Prabowo, Surya Paloh, dan lain-lain, akan ramai dikunjungi elite yang berkepentingan dalam pilpres. Siapa mengunjungi siapa akan memberi interpretasi yang berbeda. Artinya, Idul Fitri akan mereka maknai secara politis.
Kalau demikian, tujuan Idul Fitri untuk menciptakan masyarakat yang guyub tidak akan terjadi karena kalangan elite akan tetapmenjaga jarak dengan pihak yang dianggap lawan. Sebaliknya, Idul Fitri mungkin akan makin menegaskan perbedaan, bahkan permusuhan, di antara mereka.
Di masa lalu, kendati para politisi punya ideologi berbeda, mereka dipersatukan oleh kesamaan cita-cita kemerdekaan. Maka, kita menyaksikan bagaimana, misalnya, Ketua Partai Katolik Kasimo duduk bersama A.R Baswedan (kakek Anies) dari Partai Masyumi untuk membicarakan isu-isu kebangsaan.
Memang sekiranya politik kebangsaan dan kenegarawanan yang dikedepankan, Idul Fitri bisa mnjadi sarana untuk merukunkan kembali masyarakat yang terbelah melalui teladan moral yang diperlihatkan para elite.
Secara politik, bangsa kita sedang mengalami kemerosotan sehingga akal sehat tak bisa digunakan untuk menambal luka-luka bangsa. Megawati belum juga bersahabat dengan SBY. Ia juga masih mengharamkan PDI-P berkoalisi dengan PKS dan Demokrat untuk alasan yang sulit untuk dimengerti. Sikap Megawati ini membuat ruang politik menjadi sempit.
Kita juga terperangkap dalam kebingungan terkait mega skandal korupsi dan pencucian uang senilai Rp 349 T di Kemenkeu. Siapa saja pelakunya? Mengapa Sri Mulyani dibebaskan dari tanggung jawab?Lalu, Jokowi sebagai presiden terbebas dari aib ini?
Apa yang dicapai Menko Polhukam Mahfud MD dalam kasus perampokan duit rakyat itu? Tidak ada, kecuali sekadar membangunkan masyarakat tentang bahaya yang sedang dihadapi bangsa, setelah itu meninggalkannya. Memang tidak masuj akal hasil akan didapat, sesuai ekspektasi publik, manakala Menkeu dilibatkan dalam penyelidikannya. Mana ada di dunia ini pelaku kejahatan ikut menyelidiki kasus yang dilakukannya.
Kasus ini lebih jauh menimbulkan pertanyaan tentang akal sehat DPR, lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih dan digaji rakyat untuk mengawasi eksekutif. Bukanya mendukung pembongkaran kasus, DPR justru menyerang Mahfud yang dituduh tidak berwenang membongkar rahasia negara. Mereka tak faham fungsi Menko Polhukam.
Terkait proyek kereta cepat Jkt-Bdng juga membingungkan. Tidak masuk akal kita harus ikut memikul pembengkakan biaya proyek ketika kesalahan dibuat pihak Cina. TetapiLuhut justru memarahi kita yang mempertanyakan dampak buruk terhadap kita dan kemampuan negara untuk membayar utang baru dengan bunga tinggi (3,4%) untuk menggenapi pembengkakan biaya itu.
Mengapa kita harus menerima bunga utang yang begitu tinggi dan harus dijamin oleh APBN pula untuk kesalahan yang tidak kita lakukan? Kalau APBN dijadikan jaminan, fiskal kita akan terbebani dalam waktu lama. Tetapi sangat mungkin DPR akan menyetujuinya. Rakyat juga yang akan memikul getahnya.
Alhasil, semua yang dipaparkan di atas bersumber dari bangsa yang hilang akal sejak Jokowi berkuasa. Karena itu, kita tak mampu mengontrol diri kita sendiri. Semua berjalan liar karena pragmatisme, oportunisme, dan niat jahat ditoleransi. Tujuan berbangsa dan bernegara pun hilang di cakrawala. Dan kita tak tahu jalan pulangnya. Selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin walfaidzin, mohon maaf lahir dan batin.
Komentar