DKP Malut Mandi Doi DAK.
Dapat Kucuran DAK 39 Milyar Untuk Pembangunan Infrastruktur Baai II di Tobelo, Balai III di Jailolo dan Balai V di Bacan.
PIKIRAN UMMAT.Com—Sofifi||Upaya DKP Malut untuk peningkatan infrastruktur Balai Perikanan mendapat respons positif pemerintah pusat.Usulan DKP Malut mendapat persetujuan pusat untuk pembiayaan PPI di tiga Kabupaten di Provinsi Maluku utara.
Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Maluku utara mendapat kucuran Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2023 sebesar Rp.39 miliar.
Abdullah Assagaf, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Mauku utara membenarkan hal ini.
Dana itu kata Orang nomor satu di DKP Malut itu akan diprioritaskan untuk membangun infrastruktur 3(tiga) balai yang tersebar di 3(tiga) Kabupaten.
Abdullah mengatakan Dinas yang dipimpinnya mendapat kucuran DAK tahun anggaran 2023 sebesar 38 miliar rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur balai II Tobelo, Balai III Jailolo dan balai V Bacan-Halmahera Selatan.
“Berdasarkan usulan kita (DKP Malut), pemerintah pusat mengucurkan ke DKP Malut sebesar 39 miliar” ungkap nya.
“Dana sebesar itu akan kita gunakan untuk pembangunan Balai II Tobelo, Balai III Jailolo dan Balai V Bacan”jelas nya.
Orang nomor satu di DKP Malut itu berharap mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur di tiga Balai Perikanan itu.
Abdullah menyampaikan komitmen nya untuk pengembangan dan peningkatan infrastruktur industri perikanan Maluku utara.10 PPI yang tersebar di provinsi Maluku utara dua diantaranya akan dikembangkan sebagai fasilitas pasca produksi penangkapan ikan terukur atau PIT yakni PPI di Goto Kota Tikep dan PPI Tuada di Kabupaten Hal-Bar.
Ke dua balai itu kata Abdullah mendapat perhatian untuk dikembangkan karena aktivitas produksi nelayan dinilai cukup tinggi.Dengan begitu maka PAD juga bisa meningkat.
“Ke dua balai itu dikembangkan sebagai PIT karena dalam penilaian merupakan balai yang aktivitas nelayan nya tinggi.Upaya ini juga diharapkan bisa meningkatkan PAD”jelas dia.
Balai II, III, IV dan V ungkap dia tetap menjadi prioritas pengembangan untuk kegiatan peningkatan PNBP.
“Prinsipnya semua infrastruktur Balai tetap mendapatkan prioritas untuk peningkatan PAD dan DBH dari PNBP”pungkas Abdullah Assagaf(***)
