Ternate – Janji Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, untuk membangun birokrasi yang profesional dan berbasis meritokrasi kini dipertanyakan. Di balik retorika publik yang menampilkan citra kepemimpinan objektif dan berintegritas, sejumlah kebijakan rotasi dan demosi pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) justru dinilai sarat kepentingan politik dan jauh dari prinsip keadilan birokrasi.
Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Togammoloka (AMPP-TOGAMMOLOKA), Muhamad Iram Galela, secara tegas menyebut bahwa uji kompetensi yang dilakukan dalam proses rotasi dan demosi pimpinan OPD hanya bersifat simbolis. “Meritokrasi yang digaungkan Gubernur Sherly hanyalah kedok. Faktanya, banyak pejabat yang diangkat justru memiliki rekam jejak buruk, bahkan terkait dugaan pelanggaran hukum,” tegas Iram dalam pernyataan tertulisnya.
Kritik tajam ini muncul setelah Gubernur Sherly menonaktifkan empat pimpinan OPD, yakni Kepala Biro Administrasi Pembangunan Ridwan Saban, Kepala Dinas Kesbangpol Armin Zakaria, Kepala Dinas Perindag Yudithya, dan Kadispora Saifuddin Djuba. Keempatnya dinonaktifkan karena berstatus sebagai terperiksa oleh Inspektorat. Namun, langkah ini dinilai tidak konsisten.
Komentar