JAKARTA—Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Maluku Utara kembali menuai sorotan tajam.Pernyataannya menolak sikap DPRD Maluku Utara yang menawarkan pembahasan bersama Eksekutiv-legislativ terhadap kebijakan pergeseran anggaran pada APBD induk tahun anggaran 2025 dinilai sebagai sikap arogan dan menunjukan sikap pembangkangan terhadap norma berpemerintahan.
Demikian pernyataan pers Yusman Arifin, SH., Direktur Eksekutiv Transparansi Malut kepada media ini.
“Pernyataan yang arogan dan menunjukan sikap pembangkangan terhadap norma berpemerintahan”ujar Yusman tegas.
Menurut advokad ini, Sarbin Sehe harus memahami fungsi budgeting DPRD.
“Wagub harus paham bahwa legislatif itu punya hak bajeting”
Dia menjelaskan bahwa anggaran yang melekat pada APBD itu tidak bisa digeser seenak perut atau semaunya Pemprov tanpa melibatkan pembahasan dan persetujuan DPRD.
Komentar