Jakarta (04/06), — Pandangan menarik dikemukakan Izzuddin Al-Qasam Kasuba, Anggota DPR RI Komisi VII asal Fraksi PKS Dapil Maluku Utara terhadap langkah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Maluku Utara yang semakin memperketat perlindungan lisensi penggunaan musik dan lagu daerah.
Al-Qassam Kasuba menyatakan, gerakan ini bukan sekadar penegakan hukum semata, melainkan juga momentum strategis untuk mengerek potensi industri kreatif di Maluku Utara yang selama ini kerap terhalang oleh ketidakpastian hak cipta.
Ia menegaskan bahwa kekayaan budaya musik Maluku Utara—dari irama tiup tradisional Ternate hingga alunan kontemporer yang dikreasikan generasi muda Halmahera—sejatinya dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
“Saya melihat betul semangat para musisi dan kreator konten di Maluku Utara. Mereka menciptakan karya dengan identity kuat, tetapi sering harus berjuang sendiri untuk mengurus izin dan memastikan karya mereka terlindungi. Melalui inisiatif Kemenkumham Malut, perlindungan hak cipta harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi pembangunan ekonomi kreatif yang partisipatif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Al-Qassam Kasuba mencontohkan bahwa selama ini panggung-panggung lokal di Ternate, Morotai, maupun Halmahera cenderung menampilkan musik tanpa mekanisme royalti atau lisensi yang jelas.
Akibatnya, imbuh Al-Qassam, banyak pencipta lagu belum mendapatkan hak ekonomi yang optimal. Ia pun menawarkan langkah kongkrit agar setiap lapisan masyarakat—pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, komunitas kreatif, dan pelaku UMKM—bekerja sama membangun ekosistem yang menghargai hak cipta sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreatif.
Komentar