oleh

SEJARAH MONUMENTAL: DPR Sahkan UU Perampasan Aset di Era Prabowo, Rampas Harta Koruptor Tanpa Tunggu Vonis Pidana

-HEADLINE-955 Dilihat

 

JAKARTA, 19 November 2026 – Sejarah monumental hukum anti-korupsi lahir di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

UU Perampasan Aset yang menjadi ruh penegakan hukum anti-korupsi – mengembalikan kekayaan negara yang dicuri para perampok berdasi – telah menjadi harapan rakyat Indonesia puluhan tahun itu akhirnya lahir di era Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga  Muslim Arbi Desak Polri Periksa Jokowi dalam Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan yang menegaskan regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” kata Habiburokhman dalam laporan Komisi III DPR RI.

Baca Juga  DR.HENDRA KARIANGA, SH.MH : HASIL INVESTIGASI SAYA KEMUNGKINAN BELA 72 ITU DILEDARKAN

Ia menjelaskan, pembentukan RUU dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Selama ini, penegakan hukum lebih berorientasi pada penghukuman pelaku. Koruptor dipenjara, tapi hartanya tetap dinikmati keluarga dan kroninya. RUU ini mengubah paradigma itu: aset hasil tindak pidana harus dipulihkan, tidak peduli pelaku dipenjara atau tidak.

Baca Juga  Mall Jati Land Ternate Disorot, Sejumlah Fasilitas Pengamanan Diduga Tak Berfungsi

Proses Panjang: 87 RDPU, 15 Provinsi, 397 DIM

Pembahasan RUU telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.

Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *