PLAZA TERNATE AKAN JADI MALL PELAYANAN PUBLIK
Agenda kedua yang dibahas tak kalah menarik: nasib bangunan Plaza Ternate yang selama ini mangkrak.
Pemkot Ternate memproyeksikan bangunan itu akan dialihfungsikan menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan konsep industrial. Penganggaran fisiknya direncanakan mulai berjalan di APBD 2027.
Sebagai langkah awal yang sangat teknis tapi penting, Pemkot menginstruksikan pelepasan sisa material Aluminum Composite Panel (ACP) di bagian luar bangunan. Alasannya sederhana tapi menyangkut keselamatan: untuk mengantisipasi risiko bahaya angin kencang bagi warga yang melintas.
Penataan lanjutan akan mencakup perubahan desain serta pembukaan atap interior guna mendukung konsep MPP yang dirancang.
Jika rencana ini berjalan, warga Ternate ke depan tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor untuk mengurus KTP, izin usaha, pajak, hingga layanan kesehatan. Semua bisa diurus dalam satu gedung, dalam satu atap, dengan konsep yang modern dan terbuka.
TEGAS SOAL ASN NARKOBA: GAJI DIHENTIKAN JIKA SUDAH INKRACHT
Di tengah pembahasan soal uang dan gedung, suasana rapat mendadak menjadi lebih tegang ketika Wali Kota masuk ke agenda pembinaan aparatur.
ASN di sejumlah OPD yang terlibat persoalan hukum, termasuk penyalahgunaan narkoba, dipastikan akan diproses sesuai perundang-undangan. Tidak ada toleransi, tidak ada perlindungan.
“Bagi ASN yang sudah mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht), Pak Wali Kota menginstruksikan agar pemberian gajinya segera dihentikan,” tegas Sekda Rizal Marsaoly.
Kalimat itu menjadi penanda: Pemkot Ternate tidak akan membiarkan aparatur yang seharusnya menjadi pelayan publik justru menjadi beban moral bagi institusi. Jika sudah inkracht, maka negara tidak lagi boleh membayar gajinya.
Ini adalah pesan tegas kepada seluruh ASN: jabatan adalah amanah, bukan tameng.
SAMPAH: DARI BEBAN MENJADI GERAKAN WARGA
Agenda yang paling dekat dengan dapur warga adalah soal sampah. Dan di sinilah Pemkot Ternate mencoba terobosan yang paling berani.
Komentar