Menurutnya, proses pencalonan tersebut sudah terbukti cacat administrasi dan cacat hukum karena sudah melalui proses keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung RI.
“Akibat hukumnya pun tak hanya bisa dijerat oleh tindak pidana semata, tetapi dampaknya dapat meliputi hak untuk memperoleh fasilitas serta jaminan hidup dari negara sepanjang umur,” kata Jacob.
Ia menambahkan, ancaman pidana pun terhadap semua pihak yang terlibat dan tersangkut dalam kasus memuluskan proses pencalonan sebagai Wakil Presiden yang telah terbukti cacat administrasi dan cacat hukum itu dapat menjerat semua pihak yang terlibat.
Menurut Jacob, semua pihak yang terlibat ikut memuluskan pencalonan sebagai Wakil Presiden harus mempertanggungjawabkan masing-masing perbuatannya secara hukum di pengadilan.
Dalam perspektif politik, Jacob menilai proses pemakzulan Gibran sebagai Wakil Presiden akan semakin rumit dan seru.
Komentar