oleh

Pejabat TUN Dilarang Ajukan Peninjauan Kembali ? — Oleh: Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M.||Pakar Hukum Tata Negara | Advokat


 

Negara hukum tidak boleh membiarkan kekuasaan berdiri lebih tinggi daripada hukum. Prinsip ini kembali menemukan relevansinya ketika muncul wacana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Persoalannya bukan sekadar tersedia atau tidaknya upaya hukum, melainkan apakah pejabat pemerintahan masih memiliki kewenangan konstitusional untuk terus mempertahankan keputusan administrasi yang telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Pada 30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi H.M. Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Setelah putusan tersebut, Gibran menyampaikan rencana berkoordinasi dengan kementerian untuk menempuh PK.

Baca Juga  ROLLER COASTER POLITIK

Namun, terdapat dua persoalan hukum mendasar. Pertama, Gibran bukan pihak dalam perkara sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK secara pribadi. Kedua, kementerian sebagai pihak tergugat menghadapi pembatasan konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.

Dua Hambatan Hukum Pengajuan PK

Secara prosedural, Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta perubahannya menentukan bahwa permohonan PK diajukan oleh pihak yang berperkara, ahli warisnya, atau wakil yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Baca Juga  Fakta Lengkap proses Gibran Menjadi dan Berhenti sebagai Wapres - jangan terkecoh pemutarbalikan fakta

Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, pihak yang berperkara adalah H.M. Subhan sebagai penggugat dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai tergugat. Gibran bukan pihak dalam sengketa tersebut. Konsekuensinya, kepentingan pribadinya terhadap dokumen yang dibatalkan tidak otomatis melahirkan kedudukan hukum untuk mengajukan PK.

Di sinilah harus dibedakan antara legal interest dan legal standing. Seseorang dapat memiliki kepentingan langsung terhadap akibat suatu putusan, tetapi tidak otomatis mempunyai legitimasi prosedural untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara yang bukan menjadi bagiannya.

Baca Juga  Jika Kapolri berbasic Reserse dan Kejagung berbasic Intelejen — Oleh: Muslim Arbi /Pengamat hukum dan politik

Persoalan kedua menyangkut kedudukan kementerian. Putusan MK Nomor 24/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Maret 2024 memberikan pemaknaan konstitusional terhadap Pasal 132 ayat (1) UU Peradilan TUN dengan mengecualikan Badan atau Pejabat TUN dari hak mengajukan PK.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *