JAKARTA — Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan pihak-pihak yang berada di bawah komandonya. Ada pertanyaan lebih besar yang harus dijawab: apakah operasi penyadapan tersebut benar-benar merupakan inisiatif internal, atau ada pihak lain yang diduga memberikan perintah?
Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak aparat kepolisian mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Menurut dia, penyelidikan tidak boleh hanya menyasar pelaksana teknis, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan instruksi.
“Oleh karenanya, polisi jangan melokalisasi kasus penyadapan hanya sampai pada Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. Tidak mungkin LSP memerintahkan penyadapan tanpa ada perintah dari atasan yang lebih tinggi,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Muslim bahkan mempertanyakan kemungkinan adanya keterlibatan pihak di lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi. Ia mengajukan pertanyaan apakah penyadapan tersebut mungkin dilakukan atas perintah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atau pihak lain yang berada di belakangnya.
Pertanyaan itu, menurut Muslim, perlu dijawab melalui penyelidikan berbasis bukti, bukan dibiarkan menjadi spekulasi politik.
Muslim juga mengaitkan polemik penyadapan dengan rumor politik mengenai masa jabatan Presiden Prabowo yang disebut-sebut hanya akan berlangsung dua tahun. Rumor tersebut, menurut dia, pernah dikaitkan dengan pernyataan Connie Rahakundini Bakrie.
Komentar