Pergantian kepemimpinan ini diarahkan untuk memperkuat konsolidasi internal agar organisasi tumbuh lebih solid, profesional, independen, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas kehidupan pers nasional.
Kepemimpinan baru A-PPI dihadapkan pada agenda pembenahan sistem organisasi, peningkatan kompetensi anggota, serta penanaman tanggung jawab intelektual, moral, dan sosial dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Di tengah derasnya arus informasi digital, pers dituntut menjaga keseimbangan antara kecepatan penyampaian berita dan akurasi fakta. Kebebasan berekspresi harus berjalan selaras dengan keharusan verifikasi, independensi, keberimbangan, serta ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Ukuran keberhasilan organisasi kewartawanan tidak sekadar terletak pada kuantitas anggota, melainkan pada kualitas SDM dan kredibilitas karya pers yang dihasilkan.
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 3 menggariskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) menegaskan kewajiban jurnalis untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
Komentar