1. Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Kapal – _Vicarious Liability_ dan _Strict Liability_ dalam Hukum Pelayaran
Dalam UU Pelayaran, pemilik kapal tidak dapat berlindung di balik dalih “saya tidak ikut berlayar”. Pemilik memiliki kewajiban memastikan kapal laik laut, memiliki awak yang bersertifikat, memiliki SPB, dan memiliki sistem keselamatan. Jika kapal berlayar tanpa izin, maka pemilik diduga mengetahui atau patut menduga adanya pelanggaran tersebut.
2. Pasal 55 dan 56 KUHP tentang Penyertaan
Jika terbukti pemilik memberikan perintah, menyediakan sarana, atau membiarkan kapal berlayar tanpa izin, maka pemilik dapat dijerat sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian.
3. Pasal 359 KUHP jo. Pasal 359 KUHP tentang Kelalaian
Kelalaian dalam hukum pidana tidak hanya melekat pada orang yang memegang kemudi. Ia melekat pada setiap orang yang memiliki kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya akibat yang dilarang, tetapi lalai melakukannya. Pemilik kapal yang membiarkan kapal tidak laik laut berlayar adalah subjek yang paling memenuhi unsur tersebut.
Oleh karena itu, desakan agar penyidik memeriksa Sherly Tjoanda bukan desakan politik. Itu adalah desakan hukum yang sah menurut KUHAP Pasal 106-108 tentang kewajiban penyidik untuk memeriksa setiap orang yang diduga mengetahui atau terlibat dalam tindak pidana.
Uji Konsistensi Kapolda
Pernyataan Kapolda Malut untuk melanjutkan kasus ini kini menjadi ujian konsistensi.
Tragedi Bela 72 bukan sekadar kecelakaan transportasi laut biasa. Peristiwa tersebut menelan korban jiwa dan menyisakan keluarga korban yang berhak memperoleh kejelasan mengenai penyebab kematian anggota keluarganya.
Tragedi Bela 72 tidak boleh menyisakan misteri. Keadilan bagi para korban tidak cukup dengan menghukum satu orang, tetapi harus memastikan seluruh fakta terungkap dan setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Jika Kapolda konsisten, maka tiga langkah hukum harus dilakukan:
Pertama, buka hasil Labfor secara transparan kepada publik sesuai asas transparansi dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Kedua, evaluasi keabsahan RJ yang pernah diterapkan. Jika RJ terbukti melanggar Perpol 8/2021, maka penyidikan harus dibuka kembali tanpa terhalang oleh RJ yang cacat hukum tersebut.
Ketiga, periksa seluruh rantai pertanggungjawaban, termasuk pemilik materil kapal, pengelola operasional, pihak yang menerbitkan atau tidak menerbitkan izin berlayar, dan pihak yang memerintahkan keberangkatan.
Redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Polda Maluku Utara, Puslabfor Bareskrim Polri, dan Bidlabfor Polda Sulawesi Utara untuk memberikan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan forensik tersebut.
Juga membuka ruang hak jawab kepada Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos atas penyebutan namanya dalam spekulasi hukum kasus ini.
Karena dalam negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Termasuk Gubernur. Dan tidak ada yang boleh divonis sebelum pengadilan memutuskan. Termasuk Gubernur.
Yang harus dipastikan adalah: hukum berjalan. Tidak berhenti di tengah jalan. Tidak berhenti karena jabatan. Tidak berhenti karena RJ yang cacat.
Komentar