Kini, dengan kebijakan baru ini, penataan tenaga non-ASN itu akhirnya menemukan titik terangnya.
“Kebijakan ini membawa angin segar bagi para pegawai di lingkup Pemkot Ternate yang selama ini berstatus paruh waktu mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya,” kata Rizal.
PEMKOT TIDAK MAU GRASA-GRUSU: TUNGGU JUKNIS, LALU EKSEKUSI
Meski menyambut baik, Pemkot Ternate tidak ingin grasa-grusu. Rizal menegaskan, pemerintah daerah tetap memerlukan regulasi turunan yang komprehensif dari kementerian terkait.
Regulasi itu menyangkut tiga hal yang paling krusial: penyesuaian data kepegawaian, administrasi, serta kesiapan penganggaran melalui APBD.
Karena pengangkatan menjadi penuh waktu bukan hanya soal status. Ia juga soal anggaran. Berapa gaji yang harus disiapkan? Bagaimana skema pembayarannya? Dari pos mana anggarannya diambil? Semua itu harus jelas dalam juknis agar tidak menimbulkan masalah baru di daerah.
“Begitu petunjuk teknis dari kementerian terkait diterbitkan, kami langsung lakukan langkah-langkah penyesuaian di tingkat kota sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Sikap ini menunjukkan kehati-hatian Pemkot: menyambut kebijakan pusat dengan antusias, tapi mengeksekusinya dengan tertib administrasi dan fiskal.
SEJAK 2021 TERNATE SUDAH STOP TERIMA HONORER BARU
Di tengah kabar baik itu, ada satu penegasan lain yang disampaikan Sekda, yang juga menjadi pesan penting bagi masyarakat.
Komentar