Maluku Utara hari ini sedang berpesta. Bukan pesta rakyat, tapi pesta angka.
Dari kebijakan hilirisasi komoditi yang berbasis pengusaha Tiongkok, Maluku Utara telah berubah total strukturnya. Dari ekonomi agraris yang bertumpu pada kelapa, pala, kopra, dan perikanan, kini berubah menjadi ekonomi industri yang berbasis nikel.
Perubahan itu begitu cepat, begitu masif, hingga mencatatkan Maluku Utara dalam papan skor BPS sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Laju pertumbuhannya mengila. Di atas kertas, kita adalah provinsi paling sukses di republik ini.
Tapi mari kita jujur, di balik angka yang mengila itu, ada pertanyaan yang sangat mengganggu: Apakah rakyat Maluku Utara semakin sejahtera?
Jawabannya, pahit, tidak.
Inilah paradoks yang nyata, paradoks yang sudah ditulis Presiden Prabowo Subianto dalam buku _Paradoks Indonesia_. Sebuah kebijakan yang tidak inklusif, yang tidak membangun ketahanan bangsa, yang hanya memindahkan kekayaan dari perut bumi ke kantong segelintir orang.
Sumber daya alam negara tidak diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penegasan itu searah dengan prinsip dasar konstitusi kita, Pasal 33 UUD 1945 : bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ekonom peraih Nobel, Joseph Stiglitz, menyebutnya dengan sangat tajam: kegagalan mengelola ekonomi adalah ketika ekonomi tumbuh, tapi tidak mensejahterakan masyarakatnya. Itulah yang sedang terjadi di Maluku Utara.
TETANGGA BERPESTA, HALMAHERA UTARA MEMILIH JALAN LAIN
Lihatlah peta Maluku Utara hari ini. Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan sedang berpesta melalui industri tambang nikel. Smelter berdiri megah, kapal-kapal raksasa mengangkut nikel ke luar negeri, investasi triliunan rupiah mengalir deras.
Tapi di saat yang sama, di daerah-daerah itu, harga cabai melambung, harga ikan naik, inflasi tembus 6,5 persen, jalan-jalan desa masih rusak, petani masih kesulitan air, dan nelayan masih kesulitan BBM. Industri tumbuh, rakyat memiskinkan diri dalam keramaian pertumbuhan.
Di tengah pesta itu, ada satu daerah yang memilih jalan lain. Halmahera Utara.
Sejak dilantik pada tahun 2024, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, memilih untuk tidak ikut-ikutan dalam euforia nikel yang tidak inklusif. Sejak tahun pertama memimpin, ia memilih jalan yang sunyi tapi berakar: membangun ekonomi dari bawah, dari rakyat, bukan dari smelter.
Ini bukan sikap anti-investasi. Ini adalah sikap memahami sejarah Halmahera Utara itu sendiri.
Komentar