oleh

Aksi Penyampaian Aspirasi di Mapolda Sumatera Utara.Desak Usut Tuntas Kasus Penyadaoan Terhadap Presiden RI


Dalam aksi di Mapolda Sumut tersebut, gabungan organisasi relawan dan elemen masyarakat menyampaikan sepuluh tuntutan:

1. Mendukung Mabes Polri mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia.
2. Meminta pengungkapan aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal.
3. Mendesak Mabes Polri bekerja secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
4. Meminta Kapolri mengevaluasi seluruh jajaran kepolisian agar bekerja secara profesional.
5. Meminta perlindungan terhadap hak privasi seluruh rakyat Indonesia.
6. Meminta pemberian sanksi tegas terhadap pelaku apabila pelanggaran hukum terbukti.
7. Meminta perlindungan terhadap aktivis dan insan pers dari praktik penyadapan ilegal maupun spionase yang melanggar hukum.
8. Meminta perlindungan hak-hak demokratis individu maupun kelompok serta menjamin Polri tidak terlibat dalam kepentingan politik kelompok tertentu.
9. Menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
10. Mendesak pemerintah membenahi pengawasan terhadap institusi yang memiliki perangkat penyadapan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Baca Juga  Pelaku Usaha Pembibitan Klarifikasi Soal Perkara Yang Dialami, Herizal Hormati Proses Hukum

Jaga Presiden Bukan Berarti Menempatkan Siapa Pun di Atas Hukum

Dalam bagian akhir pernyataan sikap, massa menegaskan bahwa menjaga Presiden dan menjaga negara tidak berarti menempatkan siapa pun di atas hukum.

Sebaliknya, penegakan hukum yang adil, objektif, dan transparan dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kehormatan negara serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Baca Juga  PP IPA: Pengungkapan Penyadapan Ilegal Bukti Ketegasan Kapolri, Komitmen Penegakan Hukum

Mereka juga menyatakan kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Aspirasi tersebut diharapkan dapat diterima, dicatat, dan diteruskan kepada pihak berwenang agar ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

“Ungkap faktanya! Buktikan kebenarannya! Usut tuntas jika terbukti ada pelanggaran hukum! Jaga Presiden, jaga kedaulatan negara, junjung tinggi supremasi hukum!”

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *