Mendagri menjelaskan, program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang baik. Keberhasilan tersebut kini diperluas ke 43 kabupaten/kota sebagai bagian dari implementasi nasional. Sebagai Mendagri, Tito menegaskan komitmennya untuk mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian/lembaga terkait agar program tersebut berjalan optimal.
“Beberapa waktu yang lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Makasih banyak Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi) dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. Target lebih besar 43 dan kita harapkan nanti ke depan seluruh Indonesia,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, GovTech akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Menurutnya, rakor kali ini merupakan bagian dari upaya mengawal transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis Akal Imitasi (AI).
Ia menjelaskan, untuk pertama kalinya proses seleksi penerima bansos dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel melalui pertukaran data lintas sektor. Sistem tersebut juga dirancang agar mudah digunakan masyarakat, sehingga mereka dapat mengajukan permohonan bansos secara mandiri maupun melalui agen tanpa dibebani persyaratan dokumen maupun proses yang panjang.
Komentar