Secara terpisah, Nurjaya menandatangani Surat Pernyataan di atas materai pada 31 Oktober 2025. Ia mengakui mencemarkan nama baik Muzakir dengan tuduhan tak berdasar soal pengelolaan paket pengadaan makan minum di lingkup DPRD.
“Dengan ini saya menyatakan dengan benar bahwa saya telah mencemarkan nama baik dan/atau menyampaikan informasi yang tidak benar dan tanpa bukti. Terhadap tuduhan itu, saya meminta maaf dan menyadari kesalahan saya,” tulis Nurjaya.
Surat itu turut ditandatangani Ketua BK Mochtar Bian, Wakil Ketua Muslim Sahil, dan Anggota Tasman Balak sebagai saksi.
Langgar Kode Etik DPRD
BK menyatakan Nurjaya melanggar Pasal 7 huruf (g) Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang mewajibkan anggota menaati tata tertib dan kode etik. Ia juga melanggar Pasal 8 ayat (10) yang melarang anggota DPRD bersikap, berperilaku, dan berucap bertentangan dengan norma hukum dan norma agama.
“Keputusan Badan Kehormatan memberikan sanksi teguran tertulis kepada anggota DPRD Fraksi Gerindra atas nama Nurjaya Hi. Ibrahim,” tegas BK.
Komentar