Budaya saling sandera ini adalah “inovasi” perpolitikan Indonesia satu dekade terakhir. Ia tidak lahir dari ruang akademik, tapi tumbuh liar di pasar bebas transaksi kekuasaan. Tabu yang dulu dijaga parlemen, yudikatif, bahkan eksekutif, kini menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Bahkan lembaga yang seharusnya menjadi penyeimbang justru ikut menjadi sponsor transaksi.
Dalam ilmu politik, fenomena ini disebut rent-seeking behavior dan clientelism. Rente politik terjadi ketika aktor memanfaatkan posisi kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa menciptakan nilai produktif bagi masyarakat. Clientelism muncul ketika hubungan politik dibangun atas dasar pertukaran jasa dan loyalitas, bukan atas dasar program dan ide. Keduanya mematikan demokrasi karena mengalihkan fokus dari pelayanan publik ke pemeliharaan jaringan kekuasaan.
Ironisnya, bidang ini justru absen dari perhatian kebijakan kebudayaan. Kementerian Kebudayaan lebih sibuk mengelola trauma sejarah 1998 daripada membedah luka baru yang lebih akut hari ini. Luka lama yang belum sembuh ditutup dengan luka baru yang lebih dalam. Hasilnya, kebudayaan politik kita menjadi centang-perenang: tidak jelas apakah kita masih hidup di alam feodal, modern, atau alam semu yang dikendalikan algoritma dan narasi palsu.
Yang lebih berbahaya, politik balas jasa dan sandera menyandera belum pernah dianggap sebagai “disiplin ilmu”. Tidak ada jurusan akademik yang mengkajinya secara sistematis. Padahal, para “mahaguru” politik rente akan selalu tergantikan oleh generasi baru. Lahan subur untuk praktik ini tetap ada: negeri gemah ripah loh jinawi yang kaya sumber daya, tapi miskin pengawasan dan integritas.
Komentar