“Beliau punya harta yang cukup untuk membiayai gaya hidup hingga tujuh turunan. Namun anehnya, untuk urusan bedak dan kesehatan pribadi, masih harus ‘berbagi beban’ dengan rakyat melalui kas daerah,” cecar Uchok.
Desakan Transparansi dan Skala Prioritas APBD
Polemik anggaran “scin care” ini memicu kembali debat soal transparansi dan skala prioritas APBD. Sejumlah aktivis antikorupsi nasional menilai Pemprov Malut harus menjelaskan urgensi anggaran tersebut ke publik.
Di tengah tuntutan perbaikan layanan dasar, penggunaan uang rakyat seharusnya difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar di daerah terpencil. Bukan untuk menunjang penampilan kepala daerah.
Sementara Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang dikomfirmasikan hal ini tak menanggapinya.Pesan Komfirmasi via pesan whatsaap sampai berita ini ditayangkan tak dibalas Hingga berita ini diturunkan. (*)
Komentar