Karena itu, arah kebijakan perlu ditegaskan ulang. Prioritas pertama adalah pembangunan barang publik: air bersih, transportasi laut, fasilitas kesehatan, pendidikan, energi, dan perlindungan lingkungan. Rumah layak huni tetap penting, tetapi harus ditempatkan sebagai intervensi afirmatif—bukan panggung utama.
Pada akhirnya, pertanyaan mendasar yang harus dijawab bukanlah berapa rumah yang telah dibangun, melainkan: apakah warga sudah hidup di pulau yang layak? Tanpa itu, pembangunan hanya akan tampak baik secara visual, tetapi gagal mengubah struktur kemiskinan.
Rumah layak huni tidak otomatis menghadirkan kehidupan yang layak. Yang dibutuhkan Maluku Utara adalah pulau yang benar-benar layak huni.
Komentar