Di sinilah pentingnya pergeseran paradigma: dari housing-centered policy menuju island habitability-centered policy. Ukuran keberhasilan tidak lagi sekadar jumlah rumah yang dibangun, tetapi apakah pulau tempat warga hidup benar-benar layak—memiliki akses air, kesehatan, pendidikan, konektivitas, dan perlindungan lingkungan.
Fenomena RTLH juga tak lepas dari daya tarik politik anggaran. Program ini konkret, terukur, dan mudah diklaim sebagai “hasil”. Namun dalam konteks kepulauan, pendekatan ini berisiko menjadi populisme fiskal—mengutamakan yang terlihat, bukan yang paling dibutuhkan.
Maluku Utara menghadapi realitas ketimpangan antar-pulau yang tajam. Banyak pulau kecil masih terjebak dalam keterisolasian dan mahalnya biaya hidup akibat minimnya infrastruktur dasar. Dalam kondisi ini, membangun rumah tanpa membenahi ekosistem pulau sama dengan membangun simbol, bukan solusi.
Komentar