Desentralisasi Layanan Dasar
Pendidikan dan kesehatan tidak bisa terpusat. Anggaran harus mendorong distribusi layanan hingga ke pulau-pulau terpencil.
Integrasi Ekonomi Lokal
Anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan, pariwisata bahari, dan ekonomi berbasis komunitas yang sesuai dengan karakter wilayah.
Politik Anggaran sebagai Cermin Keberpihakan
Pada akhirnya, politik anggaran adalah cermin keberpihakan pemerintah. Apakah ia berpihak pada efisiensi semata, atau pada keadilan wilayah? Apakah ia mengikuti kemudahan birokrasi, atau menjawab kompleksitas geografis?
Maluku Utara tidak membutuhkan pendekatan pembangunan yang seragam. Ia membutuhkan keberanian politik untuk mendesain anggaran yang tidak hanya besar secara nominal, tetapi tepat sasaran secara geografis dan sosial.
Karena di daerah kepulauan, keadilan pembangunan bukan tentang pemerataan angka, melainkan tentang menghadirkan negara hingga ke pulau-pulau yang selama ini nyaris tak terdengar.***
Komentar