Maluku Utara dikenal kaya sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan dan kelautan. Ironisnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil. Banyak wilayah penghasil justru masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Di titik ini, politik anggaran diuji: apakah pendapatan daerah dari eksploitasi sumber daya benar-benar dikembalikan untuk memperkuat wilayah-wilayah pinggiran? Atau justru terserap habis untuk belanja rutin dan proyek-proyek yang tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat kepulauan?
Mendesain Anggaran Berbasis Kepulauan
Pendekatan pembangunan di daerah kepulauan seharusnya tidak lagi bersifat generik. Dibutuhkan desain anggaran yang berbasis pada karakteristik wilayah, dengan beberapa prinsip utama:
Afirmasi untuk Pulau Kecil
Pulau-pulau kecil dan terluar harus mendapatkan alokasi khusus sebagai bentuk keadilan fiskal.
Tanpa afirmasi, mereka akan selalu tertinggal.
Konektivitas sebagai Prioritas Utama
Transportasi laut, subsidi logistik, dan penguatan pelabuhan perintis harus menjadi tulang punggung anggaran. Di wilayah kepulauan, konektivitas adalah urat nadi ekonomi.
Komentar